Indonesia di Bawah Jokowi Semakin Terpuruk; Revolusi Mental atau Resesi Total?

Oleh: Muhammad Mualimin

(Ketua HMI Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia)

Dunia ini, termasuk negara Indonesia berada dalam sunnatullah yang bersifat real dan objektif. Artinya siapapun yang berada di bumi ini harus tunduk pada hukum alam yang berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu.

Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Sudah menjadi kewajaran jika suatu proses yang tidak benar akan menghasilkan produk yang tidak benar pula. Kemenangan Jokowi adalah hasil suatu ‘’produk’’ ketakutan yang dimanage oleh kekuatan – kekuatan pemodal.

Secara alamiah, sifat Prabowo memang cenderung anti – kompromi terhadap tawar – menawar politik, meskipun tidak dapat dipungkiri kekuatan tersebut sangat menentukan jalannya pemilihan umum. Karakter seorang prajurit yang percaya diri dan selalu siap menghadapi resiko paling menyakitkan sekalipun sudah menjadi watak dasar dari seorang Prabowo.

Lewat permainan media, semua orang ditakuti dengan traumatisasi masa lalu Prabowo sebagai aktor pemberangus aktivis HAM. Karena dianggap produk militer, besar dalam masa orde baru dan kebetulan menantu sosok diktator (Soeharto), Prabowo dicitrakan media massa sebagai ‘’hantu’’ politik.

RAPBN: Target Pajak Digenjot, Beban Rakyat Ditambah

Surat Pembaca: 

Presiden Jokowi telah menyampaikan nota keuangan & RAPBN 2016 kepada DPR. RAPBN 2016 disusun berdasarkan asumsi makro. Belanja RAPBN 2016 diusulkan sebesar Rp 1.848,1 Triliun, penerimaan diusulkan sebesar Rp 1.848,1 Triliun.

Pendapatan RAPBN sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak yakni Rp 1.565,8 Triliun atau 84,7% dari total penerimaan. Angka itu naik Rp 86,5 Triliun dari APBN 2015. Kenaikan penerimaan pajak itu disandarkan pada kenaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh Nonmigas dan penerimaan cukai. Kenaikan target penerimaan pajak baik PPh pribadi, PPh badan, PPh cukai dan pajak lainnya pad aakhirnya akan kembali menjadi beban rakyat. Karena rakyat harus bayar lebih banyak lagi.

Disisi lain penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) diusulkan hanya RP 130,95 Triliun. Nilai ini sungguh sangat minim. Padahal negeri ini sangat kaya akan SDA. Salah satu penyebab utamnya adalah system pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta bahkan asing. Negara hanya menerima pendapatan PPh dan pajak lainnya.

Lebih dari itu, penerimaan pajak menyalahi Islam. Islam Mengharamkan pajak, cukai dan sejenisnya

Hukum Hewan yang Hidup di Dua Alam

Hukum Hewan yang Hidup di Dua Alam

Mei 24, 2010Muhammad Abduh Tuasikal, MScUmum8 Komentar

---

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Melanjutkan pembahasan hewan air, saat ini kita akan meninjau kelanjutannya yaitu mengenai hewan yang hidup di dua alam seperti buaya, katak, dan kura-kura. Bagaimanakah hukum untuk hewan-hewan ini, halal ataukah haram? Simak dalam tulisan berikut ini.

Hukum Asal Hewan yang Hidup di Dua Alam

Yang kami ketahui tidak ada dalil dari Al-Qur’an dan hadits yang shahih dan tegas yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat) kecuali untuk katak. Dengan demikian binatang yang hidup di dua alam dasar hukumnya kembali ke kaedah: “Hukum asal segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Perselisihan Ulama

Para ulama madzhab memiliki silang pendapat dalam masalah hewan yang hidup di dua alam (air dan darat). Rinciannya sebagai berikut.

Ulama Malikiyah: Membolehkan secara mutlak, baik itu katak, kura-kura (penyu), dan kepiting.

Ulama Syafi’iyah: Membolehkan secara mutlak kecuali katak. Burung air dihalalkan jika disembelih dengan cara yang syar’i.

Ulama Hambali: Hewan  yang hidup di dua alam tidaklah halal kecuali dengan jalan disembelih. Namun untuk kepiting itu dibolehkan karena termasuk hewan yang tidak memiliki darah.

Ulama Hanafiyah: Hewan yang hidup di dua alam tidak halal sama sekali karena hewan air yang halal hanyalah ikan.[1]

MetroTV Sudah Mulai Malu Memberitakan Jokowi?

JAKARTA (voa-islam.com) - Di tengah krisis ekonomi yang sangat mencekik rakyat Indonesia dan mulai limbungnya pemerintahan Jokowi, beberapa hari ini MetroTV tak henti memberitakan demonstrasi di Kuala Lumpur menuntut Perdana Menteri Najib Razak turun.

Liputan media milik si 'Brewok' petinggi NASDEM itu terkesan sangat berlebihan dan tidak proporsianal. MetroTV membuat liputan terhadap gerakan 'BERSIH 4' menjadi luar biasa. 

Apakah ini merupakan bentuk perhatian MetroTV atas krisis politik di Malaysia? Atau sebaliknya, MetroTV hanya ingin mengalihkan kondisi dalam negeri Indonesia karena pemerintahan Jokowi mulai limbung dan kehilangan legitimasi?

Ya...MetroTV mulai malu memberitakan Jokowi dan pemerintahannya. Apalagi sesudah Menko Polhukam Tedjo Edy (orang NASDEM), ditendang oleh Jokowi dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan.

MetroTV sudah kehilangan akal bagaimana mengangkat dan mengemas kembali pemerintahan Jokowi yang baru 10 bulan tapi sudah menghasilkan dan memproduk berbagai masalah yang membuat malapetaka bagi rakyat Indonesia.

Di mana-mana rakyat menghadapi kondisi yang sangat menyedihkan akibat kebijakan Jokowi. Diantaranya adalah menaikkan BBM begitu dia berkuasa sehingga membuat rakyat sekarat.

IPW Tuding LSM Antikorupsi Merasa Bersyukur Bila Komjen Buwas Dihabisi

Jakarta (SI Online) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyayangkan sikap para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi yang bungkam setelah mendengar akan dicopotnya, jabatan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso (Buwas). IPW bahkan menuding, LSM-LSM antikorupsi itu malah akan bersyukur bila Buwas benar-benar dihabisi. 

 

"Mereka seakan tidak peduli kinerja Buwas yang sudah mengungkap kasus korupsi besar. Ada apa? Sementara jika KPK disentuh sedikit saja para aktivis dan LSM antikorupsi teriak-teriak kencang. Apakah sikap diam mereka karena Bareskrim berniat akan membongkar aliran dana KPK ke sejumlah LSM antikorupsi tersebut, sehingga mereka merasa bersyukur Buwas dihabisi?" ujar Neta, Kamis (03/9) seperti dikutip Republika Online. 

 

KPK Jangan Tebang Pilih, Jerat Juga Ahok

Jakarta (SI Online) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera bergerak cepat menindaklanjuti laporan hasil audit BPK terhadap APBD 2014 soal pembelian tanah RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

 

‎"KPK jangan tebang pilih. Jangan hanya menjerat gubernur, bupati dan wali kota di daerah saja. Jerat juga Ahok," kata Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak seperti dikutip Rakyat Merdeka Online, Kamis (03/9).

 

‎Dijelaskan, laporan mengenai dugaan korupsi dalam kasus pembelian tanah RS Sumber Waras itu telah diserahkan ke KPK oleh Pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah, pada pertengahan Agustus lalu. Oleh KPK, laporan tersebut kini tengah ditelaah untuk selanjutnya ditentukan layak atau tidaknya masuk penyelidikan.

 

‎Namun demikian, Bastian mendesak supaya KPK segera memeriksa Ahok dalam perkara itu. Sebab, kasus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan Pemprov dan dewan Kebun Sirih.

 

‎Bastian menerangkan, saat ini rakyat terus menunggu kejelasan dari KPK terkait tindaklanjut laporan tentang Gubernur DKI tersebut.

 

‎"KPK juga harus transparan dalam melakukan tindaklanjut ke publik. Jangan sampai terkesan menutup-nutupi kasus," sambungnya.‎

 

Budi Waseso Sebut Belum Ada Panggilan dari Istana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso mengaku belum mendapatkan panggilan dari istana terkait dengan isu pencopotannya. Ia pun membantah rapat yang digelar sore ini merupakan rapat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) untuk membahas calon pengganti dirinya. 

"Sampai saat ini saya belum tahu. Saya baru memimpin rapat, belum ada perintah itu," kata Budi di gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9)

Budi mengaku siap jika memang dirinya harus dicopot dari jabatan Kabareskrim. Ia pun menyebut siapa saja yang memenuhi syarat dan melalui prosedur yang ada bisa menempati posisinya.