Senin, 18 Juli 2022
HAUZAH......PUSAT KADERISASI SYIAH MILITAN, KINI EKSIS DI INDONESIA
HATI-HATI DENGAN PERMABI
Rabu, 15 Juni 2022
Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumut Kunjungi LPPI Jakarta
Sekretaris Bidang Fatwa MUI SU Kunjungi LPPI dan M. Amin Djamaluddin di Jakarta
Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara, Dr. Irwansyah, M.H.I. mengunjungi LPPI untuk mencari data mengenai ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Prof Kadirun Yahya yang saat ini berkembang di Sumatera Utara, pada Senin, 13 Juni 2022 di Jakarta.
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam atau dikenal dengan singkatan LPPI yang terletak di Jl. Tambak No.20B Pegangsaan Jakarta Pusat adalah sebuah lembaga yang berusaha untuk mengumpulkan data-data primer berbagai macam aliran dan faham yang menyimpang yang tumbuh subur di Indonesia. Alhamdulillah, keberadaan LPPI menjadi lembaga rujukan yang banyak dikunjungi oleh para aktifis dakwah yang konsen dalam aliran dan faham dhal mudhil (sesat dan menyesatkan) di Indonesia.
Amin Djamaluddin : Pakar Aliran Sesat Indonesia
LPPI pimpinan K.H. M. Amin Djamaluddin sudah sejak lama terkenal sebagai lembaga penelitian aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Disampaikan oleh Dr. Irwansyah bahwa dahulu, ketika ingin memperoleh data akurat dan lengkap tentang Ahmadiyah, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara (almarhum) Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA pernah berkunjung dan mencopy banyak data tentang Ahmadiyah dari LPPI, sehingga kemudian terbitlah sebuah buku dengan judul, "Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah" yang ditulis langsung oleh Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA. Buku ini menjadi salah satu buku terlengkap yang memuat data-data langsung dari kitab-kitab induk Ahmadiyah, seperti kitab sucinya Tadzkirah, Ruhani Khazain, Eik Ghalti Ka Izalah, Kasythi Nuh, Bisyarat, majalah Sinar Islam, Ajaranku, Khilafat telah Berdiri, Mahzarnamah, Peringatan Agung dari Ilahi, majalah Asy-Syifa, dll.
Tercatat, H. M. Amin Djamaluddin sudah banyak menerbitkan buku-buku karyanya, seputar aliran dan faham sesat. Alhamdulillah, di antara karya M. Amin Djamaluddin dihadiahkan ke Dr. Irwansyah, untuk dibawa ke Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, di antaranya Capita Selekta Aliran dan Faham Sesat di Indonesia dan buku tentang Shalawat Wahidiyah.
Kamis, 19 Mei 2022
All About LPPI From Netizen
The most active anti-heretical organisation in Indonesia, the
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI – Institute for Islamic Study and
Research), has benefitted from the process of democratisation after the
downfall of the Suharto regime in 1998. It has taken exclusionary stances
towards what it considers to be heretical religious groups, particularly the
Ahmadiyya. Established in the 1980s, the LPPI was marginalised and suppressed
by the Suharto regime, and its leader, Amin Djamaluddin, was arrested several
times for placing himself at loggerheads with the regime. LPPI, however,
survived this repression and even found its momentum after 1998. Since then, it
has been able to propagate its mission to root out and eradicate heretical
beliefs and even gain support from the Majelis Ulama Indonesia (MUI – Council
of Indonesian Ulama) and the government. This article studies the political and
religious roles of the LPPI in promoting a strict and standardised Islam before
and after 1998 by answering the following questions: What theological and
political positions were adopted by this organisation in relation to the
Ahmadiyya? How have the Persatuan Islam (Persis – Muslim Union) and the Dewan
Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII – Indonesian Council for Islamic Propagation)
influenced the LPPI in opposing nonconformist religious groups? Why did they
disseminate anti-Ahmadiyya discourse, provoke people to oppose the Ahmadiyya,
and lobby the government to ban this religious community? Did strategies to
dismantle ‘deviant religious groups’ differ between the Suharto era and the
post-Suharto era?
Organisasi anti kesesatan yang paling aktif di Indonesia, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), telah diuntungkan dari proses demokratisasi setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998. LPPI telah mengambil sikap eksklusif terhadap yang dianggapnya sebagai kelompok sesat, khususnya Ahmadiyah. LPPI didirikan pada 1980-an, dan LPPI pernah dipinggirkan dan ditekan oleh rezim Suharto, dan pemimpinnya, M. Amin Djamaluddin pernah ditangkap beberapa kali, karena berselisih dengan rezim. Namun, LPPI selamat dari penindasan rezim dan bahkan menemukan momentumnya setelah tahun 1998. Sejak itu, LPPI mampu menyebarkan misinya untuk membasmi dan memberantas aliran sesat dan bahkan mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah.
Artikel ini mempelajari peran politik dan dakwah LPPI di dalam mempromosikan Islam yang ketat dan baku sebelum dan sesudah tahun 1998 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini : Posisi teologis dan politik apa yang dianut oleh organisasi ini dalam kaitannya dengan Ahmadiyah? Bagaimana Persatuan Islam (Persis) dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mempengaruhi LPPI di dalam menentang kelompok nonkonformis? Mengapa mereka menyebarkan wacana anti-Ahmadiyah, memprovokasi orang-orang untuk menentang Ahmadiyah, dan melobi pemerintah untuk melarang komunitas agama ini? Apakah strategi pembubaran 'kelompok aliran sesat' berbeda antara era Suharto dan pasca-Soeharto?
Kamis, 21 April 2022
Selasa, 12 April 2022
MGA Mati Terhinakan
HARTONO Ahmad Jaiz pernah bertanya kepada Dr. Hasan bin Mahmud Audah, mantan orang kepercayaan Khalifah Ahmadiyah ke-4 Thahir Ahmad, yang sudah kembali pada Islam. “Apakah benar, nabinya orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab yang lahir di India 15 Februari 1835 dan mati pada 26 Mei 1906, itu matinya di kakus (WC)?”


















