Jakarta (SI Online) - Pada tahun pertama masa jabatan anggota DPR Periode 2014-2015, tingkat kehadiran anggota DPR khususnya dalam sidang paripurna masih dapat dikatakan rendah.
Peneliti ICW, Donal Fariz, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (07/10), mengaku menyayangkan hal tersebut.
Indonesia Coruption Watch (ICW) menghimpun daftar kehadiran anggota DPR selama tahun 2015 ini dari berbagai sumber, terutama dari WikiDPR.
Dari data tersebut diketahui, tingkat kehadiran tertinggi di DPR hanyalah mencapai 62 persen, yakni Partai Gerindra dan Partai NasDem.
Kemudian, tingkat kehadiran tertinggi ke-3 adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan 61 persen. Selanjutnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 59 persen, Partai Demokrat dan Partai Hanura dengan 57 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 56 persen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 55 persen.
Dua partai yang berada di urutan paling bawah adalah Partai Golkar dengan 51 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 49 persen.
Tingkat kehadiran dan kinerja anggota dewan ini ternyata tidak berbanding lurus dengan naiknya tunjangan dan fasilitas anggota dewan pada 2015 ini. Terbukti dari 38 program prioritas DPR, hanya dua yang bisa disahkan, ditambah dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Padahal, setiap tahunnya anggaran untuk DPR selalu naik. "Anggaran tahun 2015 ini sebesar Rp3,556 triliun, angka itu kemudian naik menjadi Rp5,191 triliun," kata Fariz.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari anggaran tahun 2014 lalu yang hanya sebesar Rp3,556 triliun.
Sebelumnya, pada 2010 lalu, DPR hanya dianggarkan Rp 1,792 triliun, dan jumlah yang sama diberikan ke DPR pada tahun berikutnya. Anggaran untuk anggota dewan naik di tahun 2012, dengan jumlah Rp.2,016 triliun, lalu 2013 naik menjadi Rp2,335 triliun, 2014 turun menjadi Rp2,306 triliun.
red: abu faza
Tidak ada komentar:
Posting Komentar