Jakarta (SI Online) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera bergerak cepat menindaklanjuti laporan hasil audit BPK terhadap APBD 2014 soal pembelian tanah RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"KPK jangan tebang pilih. Jangan hanya menjerat gubernur, bupati dan wali kota di daerah saja. Jerat juga Ahok," kata Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak seperti dikutip Rakyat Merdeka Online, Kamis (03/9).
Dijelaskan, laporan mengenai dugaan korupsi dalam kasus pembelian tanah RS Sumber Waras itu telah diserahkan ke KPK oleh Pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah, pada pertengahan Agustus lalu. Oleh KPK, laporan tersebut kini tengah ditelaah untuk selanjutnya ditentukan layak atau tidaknya masuk penyelidikan.
Namun demikian, Bastian mendesak supaya KPK segera memeriksa Ahok dalam perkara itu. Sebab, kasus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan Pemprov dan dewan Kebun Sirih.
Bastian menerangkan, saat ini rakyat terus menunggu kejelasan dari KPK terkait tindaklanjut laporan tentang Gubernur DKI tersebut.
"KPK juga harus transparan dalam melakukan tindaklanjut ke publik. Jangan sampai terkesan menutup-nutupi kasus," sambungnya.
"Sebenarnya sangat jelas sekali ada inkonsistensi dengan ucapan-ucapan Ahok sebelumnya. Dari pemberitaan media terlihat jelas hal itu sejak kasus ini belum mencuat," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar