intelijen – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai rencana besar menyingkirkan pribumi dari Indonesia.
Sinyalemen itu dilontarkan Ketua Forum Betawi Bersatu (FBB) H. Baidhowi dalam keterangannya kepada intelijen (06/05). “Saya lihat Ahok itu punya agenda untuk menyingkirkan pribumi dari Indonesia. Terlebih lagi hubungan Indonesia-China lagi bagus-bagusnya,” kata Baidhowi.
Menurut Baidhowi, Ahok tidak berani terhadap warga keturunan Tionghoa yang menguasai tanah dan bisnis di Jakarta. “Kalau sama pribumi langsung minta disikat,” jelas Baidhowi.
Baidhowi menegaskan, DPRD DKI Jakarta sengaja dilemahkan Ahok dengan bantuan Presiden Joko Widodo. “Lihat saja, DPRD DKI Jakarta terlihat loyo setelah Ahok minta bantuan Jokowi dan beberapa anggotanya diperiksa kasus UPS,” jelas Baidhowi.
Kata Baidhowi, anggota DPRD DKI Jakarta harusnya bisa mempermasalahkan Ahok dalam kasus reklamasi pantai Jakarta Utara maupun hasil audit BPK 2013. “Hasil audit BPK 2013 jelas-jelas adanya kerugiaan negara yang nilainya 1,54 triliun. Ahok, yang saat itu sebagai Wakil Gubernur DKI juga harus bertanggungjawab,” pungkas Baidhowi.
Red
Sinyalemen itu dilontarkan Ketua Forum Betawi Bersatu (FBB) H. Baidhowi dalam keterangannya kepada intelijen (06/05). “Saya lihat Ahok itu punya agenda untuk menyingkirkan pribumi dari Indonesia. Terlebih lagi hubungan Indonesia-China lagi bagus-bagusnya,” kata Baidhowi.
Menurut Baidhowi, Ahok tidak berani terhadap warga keturunan Tionghoa yang menguasai tanah dan bisnis di Jakarta. “Kalau sama pribumi langsung minta disikat,” jelas Baidhowi.
Baidhowi menegaskan, DPRD DKI Jakarta sengaja dilemahkan Ahok dengan bantuan Presiden Joko Widodo. “Lihat saja, DPRD DKI Jakarta terlihat loyo setelah Ahok minta bantuan Jokowi dan beberapa anggotanya diperiksa kasus UPS,” jelas Baidhowi.
Kata Baidhowi, anggota DPRD DKI Jakarta harusnya bisa mempermasalahkan Ahok dalam kasus reklamasi pantai Jakarta Utara maupun hasil audit BPK 2013. “Hasil audit BPK 2013 jelas-jelas adanya kerugiaan negara yang nilainya 1,54 triliun. Ahok, yang saat itu sebagai Wakil Gubernur DKI juga harus bertanggungjawab,” pungkas Baidhowi.
Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar